Depresiasi rupiah masih menjadi tantangan meskipun harga minyak dunia mengalami penurunan sebagai dampak positif. DIREKTUR Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang baru ditunjuk Arif Wibowo memfokuskan tiga strategi prioritas untuk kembali membangkitkan maskapai pelat merah yang tengah merugi itu.
Arif yang menggantikan Emirsyah Satar menyebut tiga strategi, yaitu menggenjot keuntungan (revenue generator), mengendalikan biaya (cost driver), dan memastikan keuangan aman (refinancing).
“Revenue generator menjadi penting karena kita harus menghasilkan uang semaksimal mungkin,“ katanya seusai rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) di Kantor Garuda Indonesia, Tangerang, kemarin.
Sabtu, 27 Desember 2014
Jumat, 19 Desember 2014
KOTA TANGERANG SELATAN Pengurukan Situ Ciledug Dihentikan
SEMPAT mendapat kecaman dari sejumlah pihak, pengurukan Situ Ciledug di Pamulang, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), akhirnya dihentikan sementara.
Berdasarkan pantauan, kemarin, aktivitas pengurukan lahan Situ Ciledug oleh pengembang perumahan Vila Pamulang sudah tidak terlihat.Dua alat berat yang sebelumnya beroperasi di atas lahan situ yang sudah tertutup ma terial tanah merah pun tidak tampak.
Meski pengurukan telah dihentikan, untuk melindungi lahan konservasi dan resapan air itu dari kerusakan masih banyak yang harus dibenahi.Termasuk ancaman kerusakan yang disebabkan pembongkaran jalan conblock yang dibangun warga sekitar lewat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Kondisi situ juga mirip tempat pembuangan akhir sampah karena menumpuknya sampah rumah tangga akibat ulah sebagian warga tak bertanggung jawab.
Terkait dengan pintu air, Arizal Maulana, warga RT 002/ RW 04, Kelurahan Pondok Benda, Pamulang, Minggu (7/12), berharap agar segera dilakukan perbaikan. “Supaya jangan sampai membahayakan jiwa warga sekitar lantaran rawan jebol,“ kata dia.
Ketua Dewan Pembina Organisasi Kepemudaan Gugusan Alam Nalar Ekosistem Pemuda-Pemudi (Ganespa) Tangsel, Nurcholis Hafidz, mengatakan pertumbuhan kawasan permukiman ataupun lokasi usaha komersial di sekitar Situ Ciledug sudah tidak memperhatikan batas garis sepadan danau. Terbukti, bantaran situ telah disesaki bangunan, bahkan hingga masuk ke area konservasi. (DA/J-4) Media Indonesia, 11/12/2014, halaman 8
Berdasarkan pantauan, kemarin, aktivitas pengurukan lahan Situ Ciledug oleh pengembang perumahan Vila Pamulang sudah tidak terlihat.Dua alat berat yang sebelumnya beroperasi di atas lahan situ yang sudah tertutup ma terial tanah merah pun tidak tampak.
Meski pengurukan telah dihentikan, untuk melindungi lahan konservasi dan resapan air itu dari kerusakan masih banyak yang harus dibenahi.Termasuk ancaman kerusakan yang disebabkan pembongkaran jalan conblock yang dibangun warga sekitar lewat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Kondisi situ juga mirip tempat pembuangan akhir sampah karena menumpuknya sampah rumah tangga akibat ulah sebagian warga tak bertanggung jawab.
Terkait dengan pintu air, Arizal Maulana, warga RT 002/ RW 04, Kelurahan Pondok Benda, Pamulang, Minggu (7/12), berharap agar segera dilakukan perbaikan. “Supaya jangan sampai membahayakan jiwa warga sekitar lantaran rawan jebol,“ kata dia.
Ketua Dewan Pembina Organisasi Kepemudaan Gugusan Alam Nalar Ekosistem Pemuda-Pemudi (Ganespa) Tangsel, Nurcholis Hafidz, mengatakan pertumbuhan kawasan permukiman ataupun lokasi usaha komersial di sekitar Situ Ciledug sudah tidak memperhatikan batas garis sepadan danau. Terbukti, bantaran situ telah disesaki bangunan, bahkan hingga masuk ke area konservasi. (DA/J-4) Media Indonesia, 11/12/2014, halaman 8
Selasa, 16 Desember 2014
KOTA TANGERANG DPRD Panggil Pengelola Bandara
DPRD Kota Tangerang segera memanggil PT Angkasa Pura (AP-2), selaku pengelola Bandara Soekarno Hatta (BSH) terkait dengan padamnya listrik dan pendingin udara (AC) di Terminal 2-F kedatangan internasional bandara itu.
“Meskipun BSH adalah wilayah otoritas, kami punya wewenang untuk memanggil pengelola bandara itu mengingat keberadaan mereka terletak di Kota Tangerang,“ kata Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang Hapipi, kemarin.
Menurut Hapipi, pengelola bandara juga membayar pajakpajak mereka ke Pemda Kota Tangerang. Karena itu, lanjut nya, jika pelayanan bandara kelas 1 di Indonesia tersebut buruk, citra Kota Tangerang juga akan tercoreng.
“Saya berterima kasih atas kontrol yang diberikan kawankawan media. Namun, untuk menindaklanjuti hal tersebut, persoalan ini akan saya bahas terlebih dahulu di Komisi 1 agar PT AP-2 segera dipanggil untuk menjelaskan kenapa kasus seperti itu selalu berulang,“ kata Hapipi yang juga dari Fraksi Golkar.
Kepala Kantor Cabang PT AP-2 Bram Baroto Tjiptadi ketika dimintai konfirmasi masalah tersebut sulit dihubungi.Bahkan dikirim SMS pun tidak menjawab. “Bapak rapat di Jakarta. Apa bisa saya bantu,“ kata Manager Humas dan Protokoler Kantor Cabang PT AP-2, Yudis Tiawan.
Lebih jauh Yudis Tiawan mengatakan, apabila DPRD Kota Tangerang akan memanggil pihaknya atas padamnya listrik dan AC di Terminal 2-F itu adalah hak mereka.Dan, pihaknya pun siap untuk menjelaskan peristiwa tersebut.
Seperti diketahui, Rabu (3/12) hingga Minggu (7/12), panel listrik di Terminal 2-F terbakar sehingga mengganggu jaringan listrik dan AC di terminal itu. (SM/J-1) Media Indonesia, 09/12/2014, halaman 8
“Meskipun BSH adalah wilayah otoritas, kami punya wewenang untuk memanggil pengelola bandara itu mengingat keberadaan mereka terletak di Kota Tangerang,“ kata Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang Hapipi, kemarin.
Menurut Hapipi, pengelola bandara juga membayar pajakpajak mereka ke Pemda Kota Tangerang. Karena itu, lanjut nya, jika pelayanan bandara kelas 1 di Indonesia tersebut buruk, citra Kota Tangerang juga akan tercoreng.
“Saya berterima kasih atas kontrol yang diberikan kawankawan media. Namun, untuk menindaklanjuti hal tersebut, persoalan ini akan saya bahas terlebih dahulu di Komisi 1 agar PT AP-2 segera dipanggil untuk menjelaskan kenapa kasus seperti itu selalu berulang,“ kata Hapipi yang juga dari Fraksi Golkar.
Kepala Kantor Cabang PT AP-2 Bram Baroto Tjiptadi ketika dimintai konfirmasi masalah tersebut sulit dihubungi.Bahkan dikirim SMS pun tidak menjawab. “Bapak rapat di Jakarta. Apa bisa saya bantu,“ kata Manager Humas dan Protokoler Kantor Cabang PT AP-2, Yudis Tiawan.
Lebih jauh Yudis Tiawan mengatakan, apabila DPRD Kota Tangerang akan memanggil pihaknya atas padamnya listrik dan AC di Terminal 2-F itu adalah hak mereka.Dan, pihaknya pun siap untuk menjelaskan peristiwa tersebut.
Seperti diketahui, Rabu (3/12) hingga Minggu (7/12), panel listrik di Terminal 2-F terbakar sehingga mengganggu jaringan listrik dan AC di terminal itu. (SM/J-1) Media Indonesia, 09/12/2014, halaman 8
Minggu, 14 Desember 2014
TANGERANG Angkasa Pura II Diharapkan Berikan Kompensasi
PADAMNYA listrik di Bandara Soekarno-Hatta (BSH) yang mengakibatkan tidak berfungsinya alat pendingin (AC), tidak beroperasinya tenant kedai makanan, dan gangguan terminal kedatangan internasional di Terminal 2-F merupakan bukti masih buruknya pelayanan di bandara kelas 1 itu.
“Kejadian seperti ini kerap terjadi di BSH. Ini bukti dari buruknya pelayanan di bandara kelas 1 di Indonesia itu,” tegas Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLkI) Tulus Abadi, kemarin.
Seharusnya, jelas Tulus, BSH mengontrol secara periodik sehingga peristiwa tersebut tidak berulang-ulang terjadi. Kejadian itu jelas merugikan para tenant dan pengguna jasa penerbangan di sana.
Karena itu, lanjut dia, PT Angkasa Pura (AP II) selaku pengelola BSH harus memberikan kompensasi kepada para tenant dan pengguna jasa penerbangan, misalnya dengan menghapuskan airport tax. Jika PT AP II tidak memberikan kompensansi, para tenant ataupun pengguna jasa penerbangan bisa menuntut.
Terkait dengan hal itu, Manajer Humas dan Protokoler Kantor Cabang PT AP II BSH Yudis Tiawan menegaskan tidak akan memberikan kompensasi. Padamnya listrik dan tidak berfungsinya AC di Terminal 2-F BSH ialah kerusakan di luar dugaan.
Seperti diketahui, Rabu (3/12) dini hari, panel listrik di Terminal 2-F terbakar. Perbaikannya memakan waktu lima hari. Listrik berfungsi lagi pada Minggu (7/12) dini hari. (SM/T-3) Media Indonesia, 08/12/2014, halaman 8
“Kejadian seperti ini kerap terjadi di BSH. Ini bukti dari buruknya pelayanan di bandara kelas 1 di Indonesia itu,” tegas Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLkI) Tulus Abadi, kemarin.
Seharusnya, jelas Tulus, BSH mengontrol secara periodik sehingga peristiwa tersebut tidak berulang-ulang terjadi. Kejadian itu jelas merugikan para tenant dan pengguna jasa penerbangan di sana.
Karena itu, lanjut dia, PT Angkasa Pura (AP II) selaku pengelola BSH harus memberikan kompensasi kepada para tenant dan pengguna jasa penerbangan, misalnya dengan menghapuskan airport tax. Jika PT AP II tidak memberikan kompensansi, para tenant ataupun pengguna jasa penerbangan bisa menuntut.
Terkait dengan hal itu, Manajer Humas dan Protokoler Kantor Cabang PT AP II BSH Yudis Tiawan menegaskan tidak akan memberikan kompensasi. Padamnya listrik dan tidak berfungsinya AC di Terminal 2-F BSH ialah kerusakan di luar dugaan.
Seperti diketahui, Rabu (3/12) dini hari, panel listrik di Terminal 2-F terbakar. Perbaikannya memakan waktu lima hari. Listrik berfungsi lagi pada Minggu (7/12) dini hari. (SM/T-3) Media Indonesia, 08/12/2014, halaman 8
Selasa, 09 Desember 2014
Situ Kayu Antap pun Hilang
PENGURUKAN situ di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) bukan hanya terjadi pada Situ Ciledug yang berada di Kecamatan Pamulang. Situ Kayu Antap di Kecamatan Ciputat Timur, bahkan hilang karena tergerus pembangunan.
Tembok setinggi 3 meter kini terlihat mengelilingi situ dan menutup akses menuju lokasi itu. Pemandangan mengejutkan terlihat saat melongok ke dalam, karena lokasi yang sebelumnya berfungsi sebagai area resapan air itu sudah tertimbun tanah.
Di atas tanah urukan yang ditumbuhi rumput liar itu, berdiri tiga rumah setengah jadi yang masih berstruktur bata merah. Aktivitas pembangunan di area Situ Kayu Antap yang sudah berlangsung lama juga diakui warga sekitar.
“(Lahan) itu dahulunya situ. Tapi sekarang udah habis ketutup tanah. Infor masinya mau dijadikan perumahan, tapi mandek sampai sekarang,“ terang Yahya, Ketua RT 08/02, Kampung Setu, Ciputat Timur, Senin (1/12).
Yahya juga mengatakan, pembangunan permukiman di Situ Kayu Antap yang diuruk dimulai tujuh tahun silam. Sekitar 1,2 hektare lokasi resapan air itu kini sudah tertutup tanah. “Saya tidak tahu (permukiman) ini punya pengembang dari mana. Mungkin belum juga selesai dibangun karena jadi sengketa.“
Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Tangsel Retno Prawati mengatakan kasus pengurukan Situ Kayu Antap sekarang masih diproses di pengadilan. Situ tersebut merupakan aset Pemerintah Provinsi Banten dan hak pengelolaannya ada di tangan pemerintah pusat. “Pengembang perumahan (yang menguruk situ) memiliki sertifikat kepemilikan lahan dari BPN (Badan Pertanahan Nasional). Saya belum tahu lagi sudah sejauh mana proses persidangannya (di pengadilan),“ jelas Retno.
Untuk mencegah semakin parahnya perusakan situ yang ada di Kota Tangsel, Retno mengaku sudah bekerja sama dengan Dirjen Sumber Daya Air pada Kementerian Pekerjaan Umum guna membagi tugas dalam penanganan situ. “Antara pemerintah daerah dan pusat memang mesti berbagi tugas dalam pengawasan dan penanganan situ. Karena pemerintah daerah yang lebih mengetahui kondisi situ di wilayah masingmasing. Sementara itu, kewenangannya ada di pemerintah pusat,“ ujarnya.
Sekretaris DBMSDA Kota Tangsel Judianto menambahkan pengurukan Situ Kayu Antap terjadi bersamaan dengan lahirnya Kota Tangsel sekitar empat tahun lalu. (DA/J-3) Media Indonesia, 04/12/2014, halaman 9
Tembok setinggi 3 meter kini terlihat mengelilingi situ dan menutup akses menuju lokasi itu. Pemandangan mengejutkan terlihat saat melongok ke dalam, karena lokasi yang sebelumnya berfungsi sebagai area resapan air itu sudah tertimbun tanah.
Di atas tanah urukan yang ditumbuhi rumput liar itu, berdiri tiga rumah setengah jadi yang masih berstruktur bata merah. Aktivitas pembangunan di area Situ Kayu Antap yang sudah berlangsung lama juga diakui warga sekitar.
“(Lahan) itu dahulunya situ. Tapi sekarang udah habis ketutup tanah. Infor masinya mau dijadikan perumahan, tapi mandek sampai sekarang,“ terang Yahya, Ketua RT 08/02, Kampung Setu, Ciputat Timur, Senin (1/12).
Yahya juga mengatakan, pembangunan permukiman di Situ Kayu Antap yang diuruk dimulai tujuh tahun silam. Sekitar 1,2 hektare lokasi resapan air itu kini sudah tertutup tanah. “Saya tidak tahu (permukiman) ini punya pengembang dari mana. Mungkin belum juga selesai dibangun karena jadi sengketa.“
Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Tangsel Retno Prawati mengatakan kasus pengurukan Situ Kayu Antap sekarang masih diproses di pengadilan. Situ tersebut merupakan aset Pemerintah Provinsi Banten dan hak pengelolaannya ada di tangan pemerintah pusat. “Pengembang perumahan (yang menguruk situ) memiliki sertifikat kepemilikan lahan dari BPN (Badan Pertanahan Nasional). Saya belum tahu lagi sudah sejauh mana proses persidangannya (di pengadilan),“ jelas Retno.
Untuk mencegah semakin parahnya perusakan situ yang ada di Kota Tangsel, Retno mengaku sudah bekerja sama dengan Dirjen Sumber Daya Air pada Kementerian Pekerjaan Umum guna membagi tugas dalam penanganan situ. “Antara pemerintah daerah dan pusat memang mesti berbagi tugas dalam pengawasan dan penanganan situ. Karena pemerintah daerah yang lebih mengetahui kondisi situ di wilayah masingmasing. Sementara itu, kewenangannya ada di pemerintah pusat,“ ujarnya.
Sekretaris DBMSDA Kota Tangsel Judianto menambahkan pengurukan Situ Kayu Antap terjadi bersamaan dengan lahirnya Kota Tangsel sekitar empat tahun lalu. (DA/J-3) Media Indonesia, 04/12/2014, halaman 9
Pemkot Tangsel tidak Punya Kewenangan
KONDISI sejumlah situ di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) memprihatinkan, karena tidak terurus. Pemerintah kota setempat beralasan buruknya pengelolaan situ di wilayah hasil pemekaran dari Kabupaten Tangerang itu terganjal kewenangan di pemerintah pusat dan provinsi.
Di Tangsel tercatat ada sembilan situ, yakni Situ Gintung, Legoso, Rompong, Bungur, dan Situ Kayu Antap di Kecamatan Ciputat Timur. Lalu, Situ Ciledug dan Sasak Tinggi di Kecamatan Pamulang, Situ Parigi di Pondok Aren, serta Situ Rawa Kutuk di Serpong.
Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kota Tangsel Rahmat Salam mengatakan, dari sembilan situ, delapan di antaranya yang tidak terurus. “Selain Situ Gintung, yang lainnya (keberadaannya) terancam. Misalnya, debit airnya semakin berkurang, situ semakin dangkal, dan dipenuhi tumpukan sampah,“ katanya, Senin (1/12).
Ia menyebutkan, kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan seluruh situ di Kota Tangsel berada di tangan pemerintah pusat serta Pemerintah Provinsi Banten. Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel sebatas menjaga, namun tidak memiliki otoritas penuh untuk mengurusnya.“Tugas pemerintah pusat dan provinsi mengurus situ-situ di Kota Tangsel. Tapi, belum ada upaya melakukan pengawasan secara ketat,“ imbuhnya.
Jika situ-situ itu tidak diurus, ujarnya, bukan hanya kondisi situ menjadi rusak.Aksi penyerobotan untuk dialihfungsikan menjadi permukiman dan bangunan komersial lainnya oleh pihak tertentu.Seperti yang telah terjadi pada beberapa situ. “(Penyerobotan) Sudah terjadi pada Situ Kayu Antap di Ciputat Timur. Lahan (urugan) di sana sudah menjadi kawasan perumahan,“ jelasnya.
Sementara itu, Wali Kota Tangsel Airin Rachmi Diany mengungkapkan, di wilayahnya ada 13 situ. Namun, dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) yang tercantum hanya sembilan situ. Untuk perawatan seluruh situ, Pemkot Tangsel telah membuat draf nota kesepahaman dengan Kementerian Pekerjaan Umum agar pemkot diberi kewenangan memperbaiki situ. “Jika draf MoU (nota kesepahaman) telah disepakati, Pemkot Tangsel dapat melakukan perbaikan situ,“ ujarnya.
Di tengah keterbatasan kewenangan menangani situ selama ini, lanjut Airin, perawatan beberapa situ dibantu oleh warga setempat. (DA/J-3) Media Indonesia, 04/12/2014, halaman 9
Di Tangsel tercatat ada sembilan situ, yakni Situ Gintung, Legoso, Rompong, Bungur, dan Situ Kayu Antap di Kecamatan Ciputat Timur. Lalu, Situ Ciledug dan Sasak Tinggi di Kecamatan Pamulang, Situ Parigi di Pondok Aren, serta Situ Rawa Kutuk di Serpong.
Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kota Tangsel Rahmat Salam mengatakan, dari sembilan situ, delapan di antaranya yang tidak terurus. “Selain Situ Gintung, yang lainnya (keberadaannya) terancam. Misalnya, debit airnya semakin berkurang, situ semakin dangkal, dan dipenuhi tumpukan sampah,“ katanya, Senin (1/12).
Ia menyebutkan, kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan seluruh situ di Kota Tangsel berada di tangan pemerintah pusat serta Pemerintah Provinsi Banten. Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel sebatas menjaga, namun tidak memiliki otoritas penuh untuk mengurusnya.“Tugas pemerintah pusat dan provinsi mengurus situ-situ di Kota Tangsel. Tapi, belum ada upaya melakukan pengawasan secara ketat,“ imbuhnya.
Jika situ-situ itu tidak diurus, ujarnya, bukan hanya kondisi situ menjadi rusak.Aksi penyerobotan untuk dialihfungsikan menjadi permukiman dan bangunan komersial lainnya oleh pihak tertentu.Seperti yang telah terjadi pada beberapa situ. “(Penyerobotan) Sudah terjadi pada Situ Kayu Antap di Ciputat Timur. Lahan (urugan) di sana sudah menjadi kawasan perumahan,“ jelasnya.
Sementara itu, Wali Kota Tangsel Airin Rachmi Diany mengungkapkan, di wilayahnya ada 13 situ. Namun, dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) yang tercantum hanya sembilan situ. Untuk perawatan seluruh situ, Pemkot Tangsel telah membuat draf nota kesepahaman dengan Kementerian Pekerjaan Umum agar pemkot diberi kewenangan memperbaiki situ. “Jika draf MoU (nota kesepahaman) telah disepakati, Pemkot Tangsel dapat melakukan perbaikan situ,“ ujarnya.
Di tengah keterbatasan kewenangan menangani situ selama ini, lanjut Airin, perawatan beberapa situ dibantu oleh warga setempat. (DA/J-3) Media Indonesia, 04/12/2014, halaman 9
Langganan:
Postingan (Atom)